SATU ARAH - Miris !! di saat Pemerintah Pusat melalui Presiden Jokowi terus berupaya memprioritaskan berbagai program untuk sarana dan prasarana di dunia pendidikan di Indonesia, keseriusan itu terlihat bahwa Pemerintah pusat tetap mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara,
sehingga pada tahun 2020 ini anggaran pendidikan sebesar Rp 505,8 triliun.

Rupanya program Presiden Jokowi tidak mendapat dukungan dari sekolah-sekolah negeri khususnya tingkat SMAN yang ada di Kabupaten Bekasi. Sebab dalam penerimaan siswa baru disinyalir sengaja dibuat sulit dan mahal biayanya.

Seperti yang dialami salah seorang warga asal Kampung Rawakeladi, Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Jenal (40).

Jenal menuturkan, dirinya sudah beberapa kali mendatangi SMAN 1 Sukawangi. yang berlokasi di Jalan Gombang, Desa Sukakerta untuk mendaftarkan anaknya. Namun, kata dia, persyaratannya banyak dan susah.

"Saya sudah bolak balik ke sekolah itu, syaratnya ini-itu tapi belum juga ada jawaban mau diterima atau tidak anak saya," ujarnya kepada wartawan, Kamis (27/8/2020).

Dia menduga, para guru dan pihak sekolah sedang mempermainkan dirinya agar menawarkan uang sogokan lebih dulu, supaya anaknya bisa masuk. Namun, dirinya bingung harus seperti apa cara memberikan suap agar anaknya bisa diterima.

"Kalau mau duit ya tinggal bilang,pasti saya akan bayar, jangan malu-malu tapi doyan," ketusnya.

Menurutnya, ada salah satu keterangan dari guru bahwa nanti kalau sudah masuk harus membayar uang seragam sebesar Rp. 1,5 juta. Dan dirinya menyanggupi permintaan pihak sekolah. Namun, setelah datang kembali ke sekolah jawaban pihak sekolah pendaftaran online sudah ditutup.

"Katanya, tadinya kuota masih ada. tapi sekarang guru bilang pendaftaran onlinenya sudah tutup, gimana urusannya," paparnya.

Masih kata dia, anaknya adalah lulusan SMPN 1 Sukawangi. Yang tadinya ingin juga meneruskan SMAN 1 Sukawangi. Namun karena dibuat susah dalam persyaratan, dirinya mendaftar di SMAN 1 Sukakarya ternyata di Sukakarya biaya masuknya lebih mahal.

"Saya daftar di Sukakarya malah dimintain uang Rp. 2,5 juta. Akhirnya saya putuskan anak saya tidak sekolah tahun ini, " Kesalnya.

Kata dia, masyarakat cuma berharap kepada aparat penegak hukum bisa membersihkan praktik pungutan liar (Pungli) dalam penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah Negeri. Karena kasihan masyarakat yang belum bisa mendapatkan keadilan dalam pendidikan.

"Masyarakat intinya meminta kepastian jika memang uang pungutan itu dibolehkan, ya di beritahukan ke masyarakat, sebaliknya kalau itu tidak boleh, ya oknum gurunya harus diproses hukum," imbuhnya.