SATU ARAH - Penasehat Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bekasi, H. Awih Kusbini mengatakan, kesejahteraan guru honorer masih memprihatinkan.
Selain kesejahteraannya tidak mumpuni, guru honorer juga acap kali dibohongi mulai dari status kepegawaian yang belum jelas hingga masalah honor yang sekarang sedang mereka perjuangkan.
“Sebagai kabupaten yang mencanangkan program wajib belajar (wajar) 12 tahun, tentu Bekasi harusnya sudah mumpuni dalam aspek kesejahteraan guru,” kata Awih Kusbini kepada satuarah.co, Selasa (24/8/21).
Tetapi faktanya, dikatakan Awih, tidaklah semulus harapan, sehingga wajar kalau guru honorer se-Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) kecewa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
“Seingat saya, mendiang Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja pernah janji akan menaikkan gaji guru honorer sebesar Rp 1 juta per orang di tahun 2021, namun hingga kini belum terealisasi,” ungkapnya.
Guru honorer di Kabupaten Bekasi, lanjut Awih Kusbini, hanya menerima upah sebesar Rp 1,8 juta per bulan dan jauh dari upah minimum Kabupaten Bekasi yang mencapai Rp 4,7 juta.
Untuk itu, dia berharap kepada Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan agar memberikan perhatian yang serius kepada guru honorer. Pasalnya, kata Awih, kesejahteraan guru honorer masih jauh dari harapan.