SATU ARAH - Menanggapi pemberitaan terkait adanya beberapa toko buku yang menjajakan Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) diduga kongkalikong dengan pihak sekolah, sehingga tak jarang menimbulkan kejengkelan para orang tua (Ortu) siswa, terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19 dan ditambah pemberlakuan PPKM Darurat.
Pasalnya, diduga pihak sekolah bekerjasama dengan toko buku melancarkan upaya ‘by design’ demi meraup keuntungan di situasi sulit ini. Terbukti, peserta didik diarahkan oleh pihak sekolah untuk membeli kebutuhannya, hanya di toko-toko buku yang memang sudah memiliki data peserta didik tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, H. Asep Syaripudin mengatakan, memang fenomena pembelian LKS menjadi rutinitas saat tahun ajaran baru. Namun kata dia, karena dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19, kurang lebih sudah berjalan hampir satu setengah tahun, tentu berdampak pada perekonomian sehingga mempengaruhi daya beli orang tua siswa.
“Sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, saya berharap kepada Dinas Pendidikan (Disdik), seharusnya bisa mengkomunikasikan dengan seluruh sekolah, supaya tidak mengeluarkan kebijakan yang membebankan kepada orang tua siswa. Karena kondisinya seperti ini." ujar Ibe sapaan akrabnya, kepada wartawan, Kamis (29/7/21).
Ibe menambahkan, tidak hanya dibebani pembelian Buku LKS dan Buku Panduan Belajar lainnya, bahkan di antaranya seperti pembelian seragam-seragam. Sementara, pada metode pembelajaran secara Daring (Dalam Jaringan) seperti sekarang, beberapa seragam tertentu belum begitu diperlukan. Selain tadi, ada juga motif lain seperti meminta kontribusi pembiayaan bangunan sekolah yang dibebankan kepada orang tua siswa.
“Walaupun memang ada beberapa laporan yang masuk tidak semua sekolah, tetapi mayoritas sekolah ya seperti itu,” ungkapnya.
Apalagi, tambah Ibe, kebutuhan buku-buku tertentu pada saat pembelajaran daring menjadi kurang efektif, sebab terkadang tidak sesuai dengan pembelajaran pada daring tersebut.