Pro Kontra Penerapan Akses Masuk di Lingkungan Kantor Pemkot Bekasi

SATUARAH.CO - Penerapan akses masuk ke lingkungan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dengan memasang palang parkir menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat kota Bekasi. Salah satunya Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Bekasi.

Baca Juga: Palang Parkir Otomatis di Pemkot Bekasi Mulai Beroperasi, Gak Punya Kartu Akses?

Menyikapi aturan baru yang diterapkan Pemkot Bekasi dengan adanya palang parkir Penkot Bekasi tersebut, Frits Saikat, Ketua LIN DPC kota Bekasi mengapresiasi adanya aturan akses masuk ke lingkungan Pemkot Bekasi dengan menggunakan kartu akses.

"Apresiasi aja program gate itu, seperti biasa kebijakan yang langsung diterapkan sebagai uji petik. Kalau tidak cocok tinggal ganti," tandasnya.

"Pastinya ini bakal menimbulkan pro kontra," imbuhnya. 

Baca Juga: Sengketa Ekspor Bijih Nikel dengan Uni Eropa, JAKI Siap Bela RI di WTO

Menurut Frits Saikat, ada ketidakpastian dalam mengambil kebijakan menjadi barometer lain yang bias, tinggal dari sudut pandang apa kita memandangnya.

Lain halnya dengan praktisi hukum dari kantor hukum ARPM&Co Dendi Lim S.H.,M.H. Pihaknya menyayangkan hal tersebut.

Baca Juga: Ini Tindak Lanjut Imbauan Jaksa Agung dalam Penanganan Laporan Penggunaan Dana Desa

Bahkan Dendi Lim meminta agar Pemkot Bekasi mengevaluasi kembali terkait kebijakan tersebut. Dengan adanya akses khusus, menurutnya, dapat menimbulkan jarak antara Pemkot Bekasi dengan masyarakat itu sendiri.

"Seharusnya yang namanya kantor pelayanan publik dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Bukan hanya menjadi milik para pejabat saja," tegasnya, Kamis (2/3/23). √